Untitled Document
Anda Berada di: BERANDA BERITA Berita Keg_Itjen PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI AUDITOR (AAIPI)

PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI AUDITOR (AAIPI)

E-mail Cetak

Pembentukan organisasi profesi auditor yang diberinama Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang disingkat AAIPI merupakan reformasi birokrasi di bidang pengawasan.ini dibentuk untuk mengemban amanat sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, 52, 53 dan 55 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi Pemerintah oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.

 

Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) dan (3) disebutkan, bahwa untuk menjaga perilaku pejabat auditor disusun kode etik aparat pengawas intrn pemerintah, sedangkan kode etik tersebut disusun oleh organisasi profesi auditor, dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai upaya menjaga kualitas hasil audit maka pada Pasal 53 diamanatkan adanya  standar audit sedangkan pada Pasal 55 secara berkala dilaksanakan telaah sejawat (peer reviuw) yang pedomannya juga disusun oleh organisasi profesi auditor.

Lahirnya IAIPI merupakan reformasi birokrasi di bidang pengawasan. Hal tersebut dikatakan Wakil Menteri PAN dan RB, Eko Prasojo saat memberi sambutan dalam Sidang Pleno Pembentukan Organisasi Profesi Auditor Internal Pemerintah, di Aula Gandhi Gedung BPKP, jalan Pramuka Jakarta Timur. tanggal 30 November 2012. Eko sangat mengapresiasi Tim Kecil Pembentukan Organisasi Profesi yang sejak September lalu mempersiapkan segala sesuatu, membidani lahirnya Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Reformasi birokrasi di Indonesia, telah merubah paradigma pengawasan intern dari pengawasan sebelumnya bersifat watchdog menjadi pengawasan yang bersifat consultant dan assurance. Transformasi paradigma watchdog ke paradigma consultant dan assurance ini merupakan perubahan cara pandang fungsi dan tugas pengawasan. Perubahan paradigma ini menunjukan telah terjadi reformasi di bidang pengawasan intern pemerintah.

Eko Prasojo lebih lanjut mengungkapkan setelah terbentuk organisasi profesi ini ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Organisasi ini harus segera menyusun standar pelayanan profesi auditor, standar kompetensi profesi, standar pendidikan kompetentsi. Selain itu, kode etik dan perilaku auditor, termasuk pembentukan badan pemberi pertimbangan terhadap pelanggaran prilaku dan kode etik auditor tersebut juga merupakan kelengkapan yang harus segera ditetapkan. Mengingat auditor mempunyai tugas spesifik maka kualifikasi khusus menjadi persyaratan. Selama ini memang sudah ada sertifikasi auditor yang perlu terus dikembangkan sehingga kualitas auditor terus meningkat dan kualitas hasil pekerjaan auditor lebih baik.

Seperti diketahui, ada dua jabatan fungsional yang menopang tugas-tugas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yaitu Jabatan Fungsional Auditor yang pembina jabatanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang pembinannya Kementerian Dalam Negeri. Agar dua jenis jabatan tersebut dapat saling bersinergi dan saling mengisi dalam pelaksanaan tugas APIP untuk melakukan assurance dan consulting dengan baik, maka Kepala BPKP dalam pidatonya yang dibacakan oleh Sekretaris Utama BPKP, Suwartomo berharap organisasi profesi auditor internal pemerintah ini betul-betul dapat menjadi perekat dan pembangun sinergi jabatan fungsional yang ada di APIP, sekaligus sebagai mitra pengembangan profesionalisme dan pengembangan kapabilitas APIP.

Keinginan untuk membentuk organisasi ini, bermula dari pertemuan Forum Bersama APIP. Keinginan tersebut ditindaklanjuti dengan membentuk tim kecil yang terdiri dari 24 orang mewakili Itjen kementerian/lembaga dan perwakilan APIP daerah, diketuai oleh Kepala Pusbin JFA BPKP, Sidik Wiyoto. Tim kecil tersebut telah berulangkali rapat dan berembug untuk mempersiapkan ide tersebut, mulai dari mempersiapkan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Bentuk organisasi dan formatur pengurus, Lambang/logo organisasi serta Rencana Kerja tahun 2013.

Setelah dipaparkan oleh ketua tim kecil, dan dibahas oleh seluruh peserta rapat, maka diputuskan bahwa nama organisasi adalah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, di ketuai oleh Irjen Kementerian PU, Mochamad Basoeki Hadimoeljono, dan kepengurusan AAIPI periode 2012 s.d 2015 telah dikukuhkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Prof.DR. Budiono pada tanggal 19 Desember 2012 di Istana Wakil Presiden.

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Ketua Umum Presidium AAIPI Nomor : KEP-001/AAIPI/DPN/12/2012 tentang Struktur Organisasi dan Susunan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) telah ditunjuk Direktur Eksekutif yaitu Kepala Pusbin JFA BPKP dan wakilnya adalah Kapusbin JF dan Strandarisasi Diklat Kementerian Dalam Negeri. Selain itu juga telah dibentuk 4 (empat) Komite, yakni Komite Kode Etik, Komite Standar Audit, Komite Telaahan Sejawat, dan Komite Pengembangan Profesi. Pada kepengurusan periode 2012 s.d 2015, Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Andha Fauzie Miraza) dituntuk sebagai Ketua Komite Pengembangan Profesi dan wakilnya adalah Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Maliki Heru Santoso). Selain itu perwakilan dari Itjen KKP juga ditunjukan sebagai anggota Komite Pengembangan Profesi, yakni Nur Arif Azizi, Cipto Hadi Prayitno, dan Soma Somantri.Selamat datang IAIPI semoga dapat memberikan sumbangan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pembangunan profesi auditor intern pemerintah. (Cipto HAPE).

 

 

 

 

Comments  

 
0 #1 rudy_kristianto 2014-05-19 09:52
Salam kenal,
Semoga AAIPI semakin solid, dan mampu mendorong anggotanya agar lebih produktif menghasilkan Referensi, Panduan, dan Ide-ide peningkatan mutu audit yang berguna bagi para Auditor Internal.
Selamat dan sukses buat IAIPI
Salam
Rudy Kristianto (SPI - RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita)
Quote
 
 
0 #2 sunny murtaqi 2014-08-13 09:27
selamat atas terbentuknya AAIPI, meskipun agak terlambat, semoga bisa memperjuangkan nasib Auditor Intern, terutama terkait angka kredit yg sangat2 minim dan tunjangan auditor yg tidak lebih dari honor staf pengelola DIPA, mksh
Quote
 
 
0 #3 sunny murtaqi 2014-08-13 09:30
selamat semoga sukses dan mampu memperjuangkan hak-hak auditor intern yg terpinggirkan, terutama angka kredit yg susah dan tunjangan yg tidak lebih besar dari honor staf pengelola DIPA, mksh
Quote
 
 
0 #4 apriansyah, ST 2014-08-29 14:42
Kerangka pikir eksekutif yg ada distruktural menganggap Jabatan Fungsional sama dg staff, sehingga dianggap tdk perlu peningkatan kompetensi secara kontinu, penghasilan & fasilitas kerja yg sama dg pejabat struktural, walau tusi-nya P2UPD/JFA/PPNS adalah tukang cuci piring pelaksaksanaan kebijakan & kebijaksaan para eksekutif di struktural. Dengan kata lain nilai sertifikasi lulus msh kalah dg "kedekatan" terutama di daerah. (From : Pemangku Sertifikat P2UPD Muda/Auditor Muda & PPNS)
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh