Untitled Document
Anda Berada di: BERANDA ARTIKEL

Artikel

PEMILIHAN JENIS KONTRAK YANG TEPAT UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI

E-mail Cetak

Jasa Konsultansi menurut Perpres 54 Tahun 2010 adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

Dalam pemilihan penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negoisasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

 

PENTINGNYA ASSESMENT CENTER DALAM REFORMASI BIROKRASI

E-mail Cetak

Oleh : Drs. Cipto H Prayitno, Dyah Ika Nugraheni, S.Pi & Windy skandiasari Yudanti, ST (Auditor Itjen DKP)

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan terutama menyangkut tiga aspek, yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, Visi Reformasi Birokrasi secara nasional adalah “TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK TAHUN 2025”. Visi tersebut tentunya merupakan acuan yang dipedomani seluruh kementerian/lembaga/ pemerintah daerah sebagai bagian pemerintahan secara utuh.

 

REFORMASI BIROKRASI : PERUBAHAN

E-mail Cetak

oleh: Didit Eko Setiawan, ST, M.Sc., M.Eng (Auditor Inspektorat II Itjen DKP)

Sulit untuk tidak memisahkan istilah reformasi birokrasi (institutional reform) dengan istilah-istilah lain (termasuk dalam bahasa asing) yang sepadan seperti reformasi pemerintahan (government reform), New Public Management (NPM), dan reinventing government. Namun satu hal yang mempersatukannya adalah arti di balik kata-kata tersebut, “perubahan”.

 

REINVENTING GOVERNMENT

E-mail Cetak

oleh : Ir. Ivy silfia Irani dan Tri Aswanto S.P.

(Auditor Inspektorat IV Itjen DKP)

Mengelola sektor pemerintahan tidak jauh berbeda dengan mengelola perusahaan. Jika yang menjadi tujuan dari sektor swasta adalah kelangsungan hidup perusahaan dan kemampuan berlaba yang lestari, sebenarnya sektor publik tidak jauh berbeda. Tujuan sektor publik adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kesejahteraan itu tercapai apabila pelaksanaan program pembangunan berdampak positif bagi masyarakat.