Pembentukan organisasi profesi auditor yang diberinama Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang disingkat AAIPI merupakan reformasi birokrasi di bidang pengawasan.ini dibentuk untuk mengemban amanat sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, 52, 53 dan 55 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi Pemerintah oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.

Dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi. Salah satu caranya dengan melakukan “Survei Integritas Sektor Publik”. Pada 11 Desember 2012, bertempat di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, KPK mengumumkan hasil “Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2012” yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Terdapat 19 (sembilan belas) unit layanan pada instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di atas 7, dimana salah satunya adalah Unit Layanan Surat Izin Usaha Perikanan-SIP Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perkembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan provinsi dari tahun 2009 sampai 2012 mengalami peningkatan cukup signifikan. Tahun lalu, hanya ada dua instansi pusat yang mendapat nilai A, tahun ini bertambah menjadi tiga. Sedangkan pemerintah provinsi, tahun lalu baru dua yang mendapat nilai B, kini menjadi 6 provinsi.  (selengkapnya)

Hal ini disampaikan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar dalam laporannya saat penyerahan penghargaan capaian akuntabilitas kinerja terbaik bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di Jakarta, Rabu (05/12).